Panwaslu Minasatene Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif

PANGKEP - Panwaslu Kecamatan Minasatene menggelar sosialisasi pengawasan Pemilihan partisipatif pada pemilihan serentak tahun 2024 di gedung Baruga Bela Negara Kodim 1421 Pangkep samping Patung Tugu Bambu runcing Kel Padoang Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Rabu 4 September 2024.

Bertindak sebagai pemateri pimpinan Komisioner Bawaslu koordinator Devisi Kordib) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, Andi Hikmawati bersama jajaran dan dihadiri Kepala Bidang Pembangunan kawasan perdesaan Nur Iqra Natsir, ST mau pilih kepala dinas Pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Pangkep.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

Panwaslu Kecamatan Minasatene dengan Ketua Nasrullah didampingi anggota Emiria dan Rahmat Mulya sebagai pelaksana menghadirkan para peserta dari Karang Taruna, K Spot, Komunitas Sepeda, Kelompok Wanita Tani, Remeja masjid dan pemilih pemula. 

Nasrullah Berharap agar semua peserta dapat berpartisipasi pada pilkada serentak sesuai bekal yang didapatkan pada hari ini.

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo-Puan, Pasangan yang Paling Siap Maju

Sedangkan Nur Iqra sangat mengapresiasi semoga dengan sosialisasi ini dapat terbangunnya kolaborasi antara semua unsur komponen masyarakat dalam kontestasi demokrasi di kabupaten Pangkep kedepan. 

Dalam materinya Andi Hikmawati menyampaikan bahwa Pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan adalah proses di mana masyarakat umum berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan dan 'Politik Dialektika'

"Pentingnya Pengawasan Partisipatif: untuk mencegah kecurangan, memastikan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai aturan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, " tandasnya. 

Andi Hikma menekankan, Peran Masyarakat: Mengidentifikasi bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, seperti menjadi saksi pemilu, melaporkan pelanggaran, atau berpartisipasi dalam pelatihan pengawasan, jelasnya.( Herman Djide)

Baca juga: Tony Rosyid: Kali Mampang Rampung Dikeruk, Keputusan PTUN Telat!